Direktur MIWF: Presiden Harus Bersuara
Makassar International Writers Festival (MIWF) mengecam keras razia buku yang dilakukan sekelompok orang yang mengatasnamakan diri Brigade Muslim Indonesia (BMI) yang dilakukan di Toko Buku Gramedia Makassar, tanggal 3 Agustus lalu.
\”Kami meminta Presiden Jokowi untuk bersuara terkait kejadian ini. Di mana gerangan negara saat buku sebagai produk intelektual dirazia?\” Ungkap Direktur MIWF Lily Yulianti Farid, Selasa (6/8/2019).
MIWF sendiri sejak 9 tahun terakhir menggelar festival literasi skala internasional, dengan target meningkatkan minat baca dan literasi khususnya di kawasan Timur Indonesia, yang mendatangkan para penulis nasional hingga manca negara. MIWF menilai aksi yang dilakukan BMI ini menjadi kemunduran bagi dunia literasi.
\”Penetapan pelarangan buku menurut perundangan haruslah melalui pengadilan. Sejak 2010, MK memutuskan prosedurnya harus melalui pengadilan. Tidak bisa langsung dirazia begitu saja, apalagi oleh sekelompok masyarakat,” kata Lily.
Lily mengaku belum pernah mendengar kelompok bernama Brigade Muslim Indonesia. Hal yang menarik, lanjut Lily, salah satu buku yang dirazia seperti yang ditunjukkan dalam video yang telah beredar luas, adalah karya Franz Magnis-Suseno berjudul Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme isinya justru mengkritik Marxisme. Hal itu menunjukkan kelompok tersebut tak paham isi buku yang mereka razia.
\”Buku Franz Magnis-Suseno itu yang justru mengkritik ajaran komunis, Marxisme dan Leninisme\” jelasnya.
MIWF sendiri bukan hanya kali ini saja menyatakan sikap terhadap upaya kemunduran literasi dari pihak manapun. Pada razia dan pelarangan buku sejak 2016 silam, bertepatan dengan MIWF ke-6, ribuan orang di Makassar juga turut mengecam.
\”Tahun 2016 kami melakukan gerakan simbolis mengacungkan buku ke angkasa di malam penutupan. Saat itu marak pelarangan buku dan diskusi. Apa yang kami lakukan saat itu relevan lagi untuk konteks Makassar hari ini,\” kata Lily.
Lily meminta pihak mana pun untuk menghormati kebebasan berkumpul dan berpendapat.