MAKASSAR — Makassar International Writers Festival (MIWF) 2025 melaksanakan diskusi buku “Politik Jatah Preman” karya Ian D. Wilson di Gedung K Fort Rotterdam, Makassar pada Sabtu pagi (30/05/2025). Di awal diskusi, penulis menjabarkan latar belakang ditulisnya buku yang diterbitkan oleh Marjin Kiri tersebut sebagai bagian dari pengalamannya sebagai peneliti dan antropolog di Indonesia sejak dekade 1990-an.
Saat Reformasi, sang penulis melihat dari dekat bagaimana relasi antara kekuatan informal dan politik formal berjalan dengan kompleks, sangat berbeda dengan apa yang terjadi di lingkungan asalnya, Australia. “Premanisme adalah relasi sosial yang ada di setiap lapisan masyarakat,” jelas Wilson di hadapan para peserta panel yang berjumlah sekitar 20 orang.
“Preman sebenarnya berasal dari bahasa Belanda yang berarti orang-orang yang bebas atau merdeka. Namun, saat VOC menjajah Indonesia, preman dikorelasikan dengan kontraktor lokal yang bekerja sama dengan penjajah, sehingga terlepas dari kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh masyarakat lokal,” ungkapnya perihal pergeseran makna kata “preman” dari waktu ke waktu.
Selain masa penjajahan, Wilson juga menjabarkan secara mendetail tentang perkembangan isu premanisme sejak era Orde Baru dan Reformasi. Tapi, sosok yang juga Dosen Senior di Jurusan Politik, Murdoch University, Perth, Australia tersebut membedah isi bukunya yang membahas hubungan organisasi massa (ormas), premanisme, dan kekuasaan politik di Indonesia setelah pasca reformasi.
Menurut Wilson, preman dan ormas tidak hanya berperan sebagai pelaku kejahatan, melainkan merupakan bagian integral dari sistem politik informal di Indonesia. Mereka memiliki hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dengan politisi, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha.
“Lalu dalam konteks ini, saya tidak melihat bahwa kehadiran preman dan ormas itu adalah sesuatu yang berdiri di luar negara, tapi malah menjadi bagian dari negara itu sendiri,” papar Wilson.
Lebih jauh, Wilson menyebut bahwa kekerasan yang dilakukan oleh ormas berhaluan preman dianggap sebagai bagian dari praktik politik yang lazim di Indonesia. Hal ini memperlihatkan bahwa demokrasi di Indonesia masih dijalankan melalui pola hubungan informal dan patronase, bukan hanya melalui mekanisme institusional formal.
Ia juga menekankan bahwa proses demokratisasi tidak otomatis menghilangkan kekerasan politik. Bahkan, dalam kondisi desentralisasi dan kompetisi politik di level daerah, keberadaan preman sering dimanfaatkan untuk menggerakkan massa, menekan lawan politik, serta menjaga kepentingan bisnis tertentu.
Topik yang dibahas dalam diskusi memicu antusias pengunjung dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan. Tapi karena waktu yang terbatas, moderator hanya dapat memfasilitasi beberapa pertanyaan sebelum akhirnya ditutup.
Penulis : Nur Fitriani Ramadhani
Fotografer : M. Yasin Ahmad